Setelah keadaan politik gonjang – ganjing, keadaan ekonomi pun tidak berjalan dengan baik. Ini juga merupakan akibat dari dekrit presiden sendiri. Pada bulan Agustus 1959 dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) di bawah pimpinan Mr. Muh Yamin. Tahun 1963 Depernas ini diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas), yang dipimpin langsung oleh presiden Soekarno. Tugas Bappenas […]
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal ini mengingat masa sebelumnya yang selalu dalam keadaan goyah, tidak ada kestabilan politik. Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja. Program kabinet ini adalah meliputi soal keamanan dalam negeri, soal sandang pangan dan pembebasan Irian […]
Isi Trikora Menurut keputusan KMB, masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Tetapi sampai bertahun-tahun Belanda tidak mau berunding, bahkan malahan membentuk negara Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda tetap ingin menduduki Irian Barat. Oleh karena itu Indonesia bertekad untuk membebaskan Irian Barat dengan jalan konfrontasi. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri […]
Selama 4 tahun, Konstituante ditandai dengan perdebatan yang tak berujung pangkal. Tugas pokok untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara menjadi macet dan tidak berhasil. Presiden Soekarno Mencanangkan Demokrasi Terpimpin Dalam suasana kemacetan ini, kemudian Presiden Soekarno yang mencanangkan Demokrasi Terpimpin menganjurkan agar Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara RI yang tetap. […]
Periode tahun 1950 sampai tahun 1955 memang terdapat beberapa masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Masalah pergolakan di daerah yang merupakan gangguan keamanan boleh dikatakan umumnya sudah berhasil ditanggulangi. Kemudian menyusul masalah politik yang cukup pelik, yakni masalah Sidang Konstituante. Sidang Konstituante ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum I tahun 1955. Pemilu Pertama […]
Disamping pemberontakan yang digerakkan oleh DI/TII dan sisa-sisa kolonial, Indonesia yang baru saja mengatasi persoalan perjuangan dengan Belanda, masih banyak menghadapi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh berbagai kelompok yang timbul di dalam negeri sendiri. Gangguan tersebut adalah: Pemberontakan MMC Di Jawa Tengah terdapat gerombolan yang menamakan dirinya Merapi Merbabu Complex (MMC). Gerombolan ini terdiri dari orang-orang […]
Pergolakan dan pemberontakan yang digerakkan oleh DI/TII itu berlangsung di berbagai daerah nusantara ini. Yang paling tampak menonjol ada di 4 daerah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Sulawesi Selatan. Berikut bahasan sekilasnya. Pemberontakan di Jawa Barat Pada tanggal 14 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya “Negara Islam Indonesia”. Gerakkan yang dipimpin disebut […]
Sejarah Indonesia. Pemberontakan APRA, Andi Azis dan RMS. Perlu diketahui bahwa pada waktu RI kembali menjadi negara kesatuan, ternyata ada kelompok-kelompok yang tidak puas dan ingin memisahkan diri. Keinginan untuk memisahkan diri ini semakin kuat setelah melihat bahwa Pemerintah RI dalam keadaan kurang stabil. Seperti telah dibahas pada artikel Pergantian Kabinet masa Demokrasi Liberal, bahwa […]
Setelah kembali menjadi negara kesatuan, tahun 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet ministeriil. Berlangsunglah kehidupan demokrasi liberal, dari tahun 1950-1959. Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pada masa itu terdapat banyak partai. Partai-partai itu antara lain: PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSSI, Partindo, Parkindo dan lain-lain. Perkembangan demokrasi liberal […]
Negara RIS yang terdiri dari beberapa negara bagian itu tidak sesuai dengan kehendak seluruh rakyat. Oleh karena itu timbul suara dan gerakan yang menginginkan negara kesatuan (unitaris), walaupun ada sebagian kecil yang masih mendukung negara serikat (federalis). Karena kuatnya gerakan yang menghendaki negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS kemudian menjadi Negara […]
