Sejarah Indonesia

Menyajikan informasi mendalam tentang perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari era kerajaan nusantara, kolonialisme, pergerakan nasional, hingga kemerdekaan dan perkembangan modern. Website ini berisi artikel, kronologi peristiwa, tokoh bersejarah, serta analisis mendalam tentang berbagai aspek sejarah yang membentuk identitas bangsa Indonesia.

Gambar presiden dan wakil presiden Indonesia

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan kemudian mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) memilih serta mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia. Selengkapnya tentang PPKI dapat di baca di Persiapan sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga sekarang setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan presiden sebagai kepala negara. Sampai tahun 2014 […]

Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi terpimpin kebijaksanaan politik luar negeri banyak terpusat di tangan di tangan Presiden Soekarno sendiri. Politik bebas-aktif dibelokkan menjadi politik konfrontasi terhadap apa yang disebut “Old Established Forces” (Oldefo) bersama-sama dengan “New Emerging Forces” (Nefo). Konsepsi Nefo Oldefo dan Konfrontasi Malaysia Nampak bahwa konsepsi Nefo-Oldefo ini adalah sejajar dengan doktrin “dua buku” kaum […]

Penyebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin

Sampai saat Dekrit Presiden dan berlakunya kembali UUD 1945, keadaan ekonomi dan keuangan pemerintah sangat suram, akibat pecahnya pemberontakan PRRI-Permesta. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan serangkaian tindakan di bidang ekonomi dan keuangan. Devaluasi Mata Uang Kertas dan Dekon Pada tanggal 24 Agustus 1959 uang kertas yang mempunyai nominal Rp 500,00 didevaluasi menjadi […]

2 cara pelaksanaan pemilu sistem mechanis

Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya bawah sistem pemilihan umum dibagi menjadi dua, salah satunya adalah sistem mechanis. Sistem ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu : Sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies Sistem perwakilan proporsional Kita bahas satu persatu lebih rinci Sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies Melaksanakan sistem distrik ini ialah wilayah negara dibagi […]

2 sistem pemilihan umum

Pemilihan umum dibedakan antara 2 sistem, bergantung dari sudut pandangnya terhadap rakyat, apakah dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak […]

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi

Negara demokrasi ialah negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya di negara tersebut terdapat pengakuan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Istilah lain yang dipergunakan untuk demokrasi ialah kerakyatan. Pengertian kerakyatan diartikan adanya hak rakyat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Jadi suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila rakyat negara tersebut memperoleh hak untuk […]

Pemilu zaman UUDS 1950

Dasar hukum Dasar hukum pemilihan umum menurut UUDS 1950 terdapat pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 57 Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 135 ayat (2) Anggota Konstituante dipilih oleh warganegara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia […]

Percobaan Pemilu DIY tahun 1951

Pada tahun 1948 Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1948. Namun, belum dapat melaksanakannya karena diserbu oleh Belanda. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1948 Pada tahun 1950 dalam rangka melaksanakan UU No. 22 Tahun 1948 Pemerintah RI telah menetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1950 yang mengatur pemilihan umum […]

Pemilu masa orde baru tahun 1971-1987

Meskipun telah kembali kepada UUD 1945 bangsa dan negara Indonesia masih harus menghadapi berbagai masalah seperti pemulihan keamanan dan adanya konfrontasi. Berturut-turut TRIKORA dalam rangka memasukkan Irian Barat dalam kekuasaan NKRI, dan DWIKORA terhadap pembentukan negara Malaysia. Semuanya itu menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu terdapatlah penyelewengan-penyelewengan ideologis maupun konstitusional yang memuncak pemberontakan G […]

Hakekat dan tujuan pemilihan umum masa Orde Baru

Hakekat dan tujuan pemilihan umum masa Orde Baru – Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan asas-asas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu cara pengisian lembaga-lembaga tersebut […]

Lihat Postingan Lainnya