Tanam paksa VOC. Istilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda, yaitu “cultuur stelsel“. Pencetusan ide dan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia yaitu Johannes Van den Bosch, seorang gubernur jenderal Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Penyebab Tanam Paksa Penyebab dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia adalah sebagai berikut : Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk berperang melawan […]
Pemerintahan Raffles di indonesia hanya berlangsung lama 5 tahun. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri kekuasaannya di negeri ini. Pada tahun 1816, Napoleon Bonaparte menyerah kepada Inggris dan sekutunya. Menurut Perjanjian London tahun 1814, status Indonesia kembali pada masa sebelum perang, yakni di bawah kekuasaan Belanda. Penyerahan Kekuasaan Inggris Kepada Belanda Berlangsungnya penyerahan kekuasaan […]
Setelah VOC bangkrut, Inggris berkuasa di Indonesia. Inggris menduduki Indonesia sejak tahun 1811 setelah melakukan serangan atas wilayah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa. Akibat serangan tersebut Belanda menyerah tanpa syarat dan harus memberikan wilayah kekuasaannya kepada Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkutta India yang bernama EIC, singkatan […]
VOC dibubarkan sejak tahun 1799 dan Indonesia diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda. Bangkrutnya VOC ditandai oleh buruknya kondisi keuangan serikat dagang tersebut. Faktor VOC Bangkrut Dengan kas yang kosong dan utang yang menumpuk, VOC kemudian tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya. Faktor-faktor yang menyebabkan bangkrutnya VOC sebagai berikut : Para pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. […]
Latar Belakang Kedatangan Belanda Latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia di antaranya sebagai berikut : 1. Meletusnya Perang Delapan Puluh Tahun antara Belanda dan Spanyol tahun 1568 sampai 1648 Pada awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama karena Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan sedangkan orang Spanyol beragama Kristen Katolik. Perang tersebut kemudian berkembang […]
Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain : free public sphere, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial (social justice), dan berkeadaban. Adapun menurut Anwar Ibrahim, dalam masyarakat madani terdapat prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan […]
Dari beberapa pengertian masyarakat madani pada artikel (Tentang masyarakat madani), dapat disimpulkan bahwa good governance bersenyawa dengan sistem administrasi negara. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menuju masyarakat madani merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Dalam kaitan ini Bagir Manan menyatakan bahwa : “sangat wajar apabila tuntutan […]
Dewasa ini, istilah masyarakat madani atau civil society kian mengemuka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah civil society pertama kali digunakan oleh filsuf Scotlandia bernama Adam Ferguson. Istilah ini digunakan untuk menunjuk masyarakat kota yang sudah tersentuh peradaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Masyarakat […]
Sebagai situasi yang ideal, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan. Akan tetapi, upaya menuju kehidupan demokrasi yang ideal merupakan proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan keluar dari otoritasme karena proses ini akan memberikan hak-hak rakyat. Demokratisasi biasanya diawali dengan adanya liberalisme (meluasnya kebebasan). Dalam tahap ini media […]
Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia pada hakekatnya merupakan kesatuan, yang tersusun majemuk tunggal. Artinya terdiri atas bagian-bagian (lima sila) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan terbentuklah kesatuan baru, yang dikehendaki demokrasi pada umumnya. Sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, merupakan suatu bagian tersendiri, namun tidak berdiri sendiri karena […]
