Apa itu penelitian sejarah – Penelitian atau dalam istilah menterengnya riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta, sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam […]
Gambaran penelitian sejarah – Sebelum membahas metode penelitian sejarah, mari kita telusuri terlebih dahulu hal-hal penting yang pernah kita pelajari sebelumnya, selengkapnya sebagai berikut : 1. Sejarah bisa berarti segala peristiwa yang benar-benar pernah terjadi pada masa lalu (disebut sejarah obyektif), bisa juga berarti ilmu yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Hal […]
Dimensi waktu sifat sejarah diakronis – Terkait dengan sifat diakronis dalam ilmu sejarah yang telah kita bahas pada artikel 5 sifat ilmu sejarah, Sejarawan Kuntowijoyo menambahkan bahwa dalam dimensi waktu dapat terjadi empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Uraian selengkapnya mengenai dimensi waktu tersebut sebagai berikut : 1. Perkembangan Sejarah Dalam hal perkembangan, […]
5 sifat ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo – Sejarawan Kuntowijoyo meringkas sifa-sifat sejarah dalam lima kata, yaitu : fakta, diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Uraian selengkapnya mengenai sifat sejarah adalah sebagai berikut : 1. Sejarah adalah fakta Artinya suatu peristiwa sejarah bukanlah hasil rekaan manusia, melainkan benar-benar pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kepastian tentang fakta didapatkan […]
Pengertian sejarah – Menurut sejarawan William H. Federick, secara etimologis kata “sejarah” diserap dari bahasa arab “syajaratun” yang berarti pohon. Kata pohon ini kemudian dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul keluarga raja/dinasti tertentu. Penggunaan kata pohon menunjukkan sejarah itu memiliki permulaan (akar) serta terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih […]
Lahirnya Komisi Yudisial – Komisi Yudisial juga merupakan lembaga baru yang timbul setelah masa reformasi. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku para hakim. Komisi yudisial lahir di era reformasi dan terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2005. […]
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah DPD – DPD adalah lembaga dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang lahir pada era reformasi. Pada awalnya, DPD tidak terlepas dari eksistensi Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dalam MPR. Fraksi-fraksi dalam majelis berubah menjadi pengelompokan anggota yang selain […]
Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK – KPK adalah sebuah komisi era reformasi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi dan memberantas korupsi. Komisi ini pertama kali dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki. Ia memimpin lembaga ini dalam periode waktu 2003-2007. Beberapa kasus korupsi besar yang berhasil ditangani KPK […]
Lahirnya HAM dan Mahkamah konstitusi – Dampak reformasi juga terlihat dari munculnya lembaga-lembaga yang menyuarakan aspirasi untuk menyelidiki dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan-tuntutan yang sebelumnya diserukan oleh para mahasiswa pada reformasi tahun 1998. Selengkapnya baca : Kronologi reformasi indonesia tahun 1998 Korupsi dan pelanggaran HAM yang […]
Otonomi daerah era reformasi – Era reformasi ditandai oleh bangkitnya demokrasi. Peran pemerintah pusat yang besar serta menjadi titik sentral yang menentukan gerak kehidupan daerah harus segera diakhiri. Oleh karena itu, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang […]
